Membangun Pemerintahan Digital Berbasis SPBE dan Keamanan Data Bersama Dr. Gerry
Pada acara Temu Alumni Magister Teknik Informatika (MTI) kelas PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia). yang diselenggarakan oleh BINUS Graduate Program, Dr. Ir. Gerry Firmansyah, S.T., M.Kom., IPU, selaku Direktur Eksekutif Dewan TIK Nasional (WANTIKNAS), memaparkan materi penting bertajuk “Perjalanan Menuju Pemerintahan Digital”.
Acara yang berlangsung pada 18 Februari 2026 di Aula 800 Kampus BINUS Anggrek @Kemanggisan, Jakarta Barat ini, menjadi wadah diskusi mendalam bagi para alumni yang kini berperan sebagai penggerak infrastruktur nasional dalam menghadapi era disrupsi.
Evolusi Kebijakan: Dari E-Government Menuju Kematangan Digital
Dr. Gerry mengawali pemaparannya dengan merefleksikan sejarah panjang digitalisasi di Indonesia yang dimulai sejak terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2003. Selama dua dekade, konsep ini berevolusi dari sekadar penggunaan komputer secara parsial menjadi sistem yang terintegrasi.
“Pemerintahan digital itu bukan hanya mengautomasi proses lama. Justru, kita harus melakukan redesign proses layanan publik agar menjadi digital-native yang berorientasi pada pengguna dan berbasis data,” ucap beliau.
Transisi besar pun terjadi dengan hadirnya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kemudian diperkuat oleh Perpres No. 132 Tahun 2022.
Fokus kebijakan saat ini telah bergeser dari sekadar membangun aplikasi menuju keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini membuahkan hasil positif pada peringkat E-Government Development Index (EGDI) Indonesia di tingkat PBB, yang melonjak dari posisi 116 pada tahun 2016 menjadi peringkat 64 di tahun 2024.
Tantangan Infrastruktur dan Paradigma “Digital by Design”
Meskipun secara statistik terdapat kenaikan peringkat, realita di lapangan masih menyisakan tantangan besar, terutama terkait kesenjangan infrastruktur. Dr. Gerry menyoroti kondisi 637 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang memiliki tingkat kesiapan berbeda.
Beliau juga berbagi cerita tentang pengalaman bisnis lokal di Wamena, Papua, yang lebih memilih teknologi satelit seperti Starlink karena sulitnya akses kabel optik. Di saat yang bersamaan, Dr. Gerry juga mengkritisi fenomena “belanja aplikasi” besar-besaran yang kurang efisien pada masa lalu.
“Ada sebuah alat ukur yang salah diterjemahkan sehingga berdampak pada ekonomi. Yang juara aplikasi, tiba-tiba ada kota yang hire programmer hanya demi mengejar indeks,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kini menerapkan moratorium pembangunan aplikasi baru dan pusat data mandiri guna mendorong penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang lebih terintegrasi.
Keamanan Siber dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi
Salah satu topik yang paling menyita perhatian dalam diskusi bersama Dr. Gerry adalah aspek keamanan siber dan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Dr. Gerry memperingatkan para ASN dan praktisi di Kementerian PUPR untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data masyarakat. Beliau menyoroti kebiasaan penggunaan platform pihak ketiga seperti Google Forms untuk mengumpulkan data sensitif tanpa adanya persetujuan yang jelas dari pemilik data.
Mengutip ancaman pidana dalam regulasi terbaru, Dr. Gerry menegaskan, “Sanksi ini berlaku bagi orang atau korporasi yang sengaja melakukan tindakan terlarang terhadap data pribadi. Pidana penjaranya maksimal 5 tahun.”
Maka dari itu, beliau mendorong agar setiap instansi segera menetapkan Data Protection Officer (DPO) untuk mengklasifikasikan data mana yang bersifat publik dan mana yang rahasia.
Budaya Digital dan Peran Strategis AI
Selain infrastruktur, faktor manusia atau budaya digital juga tak kalah penting dalam keberhasilan pemerintahan digital. Dr. Gerry menekankan bahwa literasi digital ASN harus ditingkatkan, mulai dari hal sederhana seperti manajemen kata sandi hingga pemahaman mengenai risiko Bring Your Own Device (BYOD).
Penggunaan perangkat pribadi untuk pekerjaan kantor tanpa protokol keamanan yang ketat berpotensi menjadi celah masuknya serangan siber, seperti kasus pencurian aset kripto yang beliau contohkan dalam diskusi.
Dalam konteks kecerdasan buatan (AI), Dr. Gerry memandang teknologi ini sebagai alat bantu yang meningkatkan kecepatan kerja, tapi tidak akan menggantikan peran manusia sepenuhnya, terutama dalam hal empati.
“AI mungkin bisa meng-generate konten-konten narasi yang sifatnya empathy, tapi yang melakukan empathy itu sendiri tetap harus seorang manusia,” ungkapnya selaras dengan diskusi mengenai komunikasi krisis.
Dr. Gerry mengajak seluruh alumni PUPR untuk melihat transformasi digital sebagai perubahan sosial dan ekonomi yang menyeluruh. Menurutnya, Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai jika pemerintahan digital dibangun dengan kolaborasi multisektor yang kuat, keamanan data yang terjamin, dan keberpihakan pada inklusivitas. Terutama, dengan adanya dukungan bagi UMKM dan masyarakat di daerah terdepan.
“Langkah sekarang menentukan masa depan digital bangsa,” pungkas Dr. Gerry di hadapan para hadirin menjelang akhir pemaparan.
