Bagaimana IKN Nusantara akan Menggantikan DKI Jakarta?
Wacana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara (Kalimantan Timur) kini sudah mencapai 41% per Agustus 2023 lalu. Keputusan untuk memindahkan pemerintahan ini didasarkan pada pemerataan pembangunan dan ekonomi supaya Indonesia tidak terkesan Jawasentris. Lalu, seperti apa detail pengembangan yang sudah dilakukan hingga saat ini dan apa saja manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan IKN Nusantara?
Apa Itu IKN Nusantara?
IKN Nusantara adalah kependekan dari Ibu Kota Negara yang dipilih dari antara 80 usulan nama lainnya, seperti Nusantara Jaya, Negara Jaya, Nusa Jaya, Nusa Karya, Cakrawalapura, Pertiwipura, serta Kertanegara.
Alasan pemilihan nama Nusantara di antara beberapa opsi tersebut antara lain karena nama ini sudah populer sejak zaman dahulu serta telah dikenal oleh beberapa negara di dunia. Lain dari itu, alasan utamanya adalah karena nama ini mencerminkan kenusantaraan negara Republik Indonesia.
Tujuan Pembangunan IKN Nusantara
Seperti yang disebutkan secara singkat di atas, tujuan pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN Nusantara adalah untuk memeratakan pembangunan, ekonomi, serta penduduk, sehingga Indonesia tidak terpusat di Pulau Jawa saja. Memang, sejauh ini, seluruh aktivitas ekonomi maupun penduduk cenderung Jawasentris. PDB Indonesia 58% berada di wilayah DKI Jakarta, sedangkan 56% masyarakat tanah air berdiam di Pulau Jawa.
Bahkan, sudah ada beberapa prediksi yang mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam beberapa tahun mendatang akibat jumlah penduduknya terlalu padat. Selain isu lingkungan, pemerataan pembangunan dengan memindahkan ibu kota ini juga sudah pernah digagas oleh presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno, sejak 1960 dengan memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Manfaat IKN Nusantara
Perpindahan ibu kota yang masih dalam tahap pembangunan ini tentunya menawarkan beberapa manfaat baru bagi masyarakat Indonesia. Simak penjelasannya berikut agar Anda tak penasaran!
1. Meningkatkan ketahanan terhadap bencana
IKN Nusantara yang dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara tentunya telah melewati berbagai pertimbangan, salah satunya berkaitan dengan aspek bencana alam. Wilayah di Kalimantan Timur tersebut memang minim risiko bencana gempa, tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, maupun kebakaran hutan.
2. Pemerataan pembangunan
Manfaat berikutnya dari pembangunan IKN Nusantara tentu saja berkaitan dengan pemerataan pembangunan yang dicita-citakan oleh pemerintah. Dengan menetapkan Kalimantan Timur sebagai wilayah pemerintahan Indonesia, sebagian beban di DKI Jakarta sudah diringankan. Namun, untuk aktivitas ekonomi, kreatif, dan pariwisata, kabarnya akan tetap dilakukan di Jakarta.
3. Peningkatan ekonomi nasional
Perpindahan ibu kota nusantara ini juga dapat meningkatkan ekonomi nasional. Dengan pemerataan penduduk dan akses yang cenderung berada di tengah-tengah negara Indonesia, tentunya aktivitas ekonomi akan lebih lancar dan ulet ke berbagai daerah lain. Selain itu, pendirian IKN Nusantara ini tentunya juga memantik geliat ekonomi baru.
4. Kemajuan Net Zero
Manfaat lainnya yang tak kalah penting dari IKN Nusantara adalah mendekatkan Indonesia dengan goal Net Zero Emission pada 2060 mendatang atau lebih cepat. Pasalnya, ibu kota baru ini rencananya akan menggunakan hidrogen hijau sebanyak 20%. Green hydrogen adalah hidrogen yang diproses dengan tenaga rendah karbon atau bisa dibilang energi terbarukan.
Proses Pembangunan IKN Terkini
Pembangunan IKN Nusantara sudah dimulai sejak 2020 lalu dan prosesnya masih akan terus berlangsung selama 15 sampai 20 tahun mendatang. Namun, progres IKN untuk pembangunan Batch 1 yang berlangsung pada 2020 hingga 2023 sudah memasuki persentase 41% per Agustus lalu.
Untuk detailnya, pembangunan Kantor Presiden telah mencapai 27,525%, sedangkan Kantor Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung lainnya sebanyak 22,72%. Lalu, progres pembangunan istana negara sekaligus lapangan upacara berhasil mencapai 22,135%. Berikutnya, pembangunan Kantor Kementerian Koordinator 1, 3, dan 4 sudah mencapai 12,78%, 10,429%, dan 15,135%. Sementara itu, untuk Kementerian Sekretariat Negara sudah capai 16,165%.
Selain membangun kantor-kantor dan area terbuka, ada juga Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang telah rampung hingga 22,681%. Bahkan, rencananya rumah-rumah tersebut sudah dapat dihuni mulai pertengahan 2024 mendatang. Detail mengenai luas lahan dan bangunannya adalah sekitar 1.000 meter persegi dan 580 meter persegi, lengkap dengan meubel.
Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur semakin nyata. Aksi pembangunan terpantau sudah memenuhi target 41% pada Agustus 2023 lalu. Semua ini dilakukan untuk memeratakan pembangunan, penduduk, dan ekonomi bangsa sekaligus menyukseskan goal Net Zero Emission pada 2060 mendatang.
