1 Karier Legal Compliance di Perusahaan Digital: Kenapa S1 Saja Tidak Cukup?
Permintaan terhadap profesional legal compliance terus meningkat seiring bertambahnya regulasi dan risiko keamanan siber di era digital. Namun, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi hukum dan pemahaman bisnis yang relevan.
Karena itu, perusahaan digital semakin aktif mencari ahli legal compliance yang mampu memastikan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis. Lalu, mengapa profesi ini semakin diminati dan apa saja kompetensi yang dibutuhkan? Simak pembahasannya dalam artikel berikut.
Apa Itu Legal Compliance Specialist?
Legal Compliance Specialist adalah profesional yang bertugas memastikan seluruh aktivitas operasional perusahaan sesuai dengan hukum, regulasi pemerintah, dan standar industri yang berlaku. Peran ini berfungsi sebagai perisai hukum perusahaan untuk mencegah risiko pelanggaran, denda, maupun kerusakan reputasi.
Untuk menjalankan peran ini, dibutuhkan latar belakang pendidikan hukum atau manajemen risiko, kemampuan analitis yang kuat, komunikasi yang baik, serta keterampilan problem solving. Profesi ini sangat penting terutama di industri yang ketat regulasinya seperti perbankan, fintech, dan farmasi.
Tugas dan Tanggung Jawab Legal Compliance
Apa saja tugas yang dilakukan oleh ahli legal compliance dalam keseharian di perusahaan? Berikut adalah jawabannya:
1. Memantau perkembangan UU terbaru
Legal Compliance bertanggung jawab untuk terus memantau perkembangan undang-undang dan regulasi baru agar perusahaan dapat beradaptasi lebih cepat sebelum aturan tersebut berdampak langsung pada operasional bisnis. Tugas ini mencakup riset rutin terhadap RUU maupun UU yang telah disahkan di tingkat nasional maupun daerah, serta menganalisis dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Dengan pemantauan yang aktif, perusahaan dapat mengantisipasi risiko hukum lebih awal dan menyesuaikan kebijakan internal sesuai regulasi terbaru.
2. Audit terhadap SOP perusahaan
Tugas ini berfokus pada memastikan seluruh Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan benar-benar diterapkan dalam praktik operasional. Legal Compliance melakukan evaluasi kepatuhan terhadap berbagai regulasi seperti ketenagakerjaan, perlindungan data, dan standar industri, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam SOP yang ada.
Selain itu, mereka juga bertanggung jawab memberikan rekomendasi perbaikan, memperbarui SOP sesuai perubahan regulasi, serta memastikan karyawan memahami dan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan melalui sosialisasi atau pelatihan.
3. Memperbarui dokumentasi internal perusahaan
Legal Compliance juga memastikan seluruh dokumen internal perusahaan seperti SOP, kebijakan privasi, dan ketentuan layanan selalu diperbarui sesuai perkembangan hukum, terutama terkait perlindungan data pribadi.
Pembaruan ini penting untuk menghindari pelanggaran regulasi yang dapat berujung pada sanksi hukum maupun kerugian reputasi perusahaan. Dengan dokumentasi yang selalu up-to-date, perusahaan dapat menjaga kepatuhan hukum sekaligus membangun kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis.
4. Memberikan saran hukum kepada stakeholder
Dalam perannya, Legal Compliance memberikan panduan hukum kepada stakeholder agar setiap keputusan bisnis tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup penyusunan legal opinion, analisis risiko hukum dari kebijakan atau kontrak, hingga memberikan masukan terkait strategi bisnis seperti ekspansi atau peluncuran produk baru.
Selain itu, mereka juga berperan sebagai problem solver ketika perusahaan menghadapi potensi pelanggaran, dengan menawarkan solusi yang tetap aman secara hukum namun mendukung kelangsungan operasional bisnis.
5. Pelaporan terhadap instansi pemerintah terkait
Legal Compliance juga bertanggung jawab memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pelaporan kepada berbagai instansi pemerintah secara tepat waktu dan akurat. Laporan ini mencakup sektor ketenagakerjaan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS, perizinan usaha melalui OSS dan BKPM, perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak, serta pelaporan lingkungan hidup kepada Kementerian LHK.
Untuk sektor tertentu, perusahaan juga wajib melaporkan kepatuhan tambahan seperti perlindungan data pribadi atau kegiatan ekspor-impor. Kepatuhan dalam pelaporan ini sangat penting untuk menjaga legalitas dan keberlanjutan operasional perusahaan.
Bagaimana Cara Jadi Ahli Legal Compliance?
Untuk menjadi Legal Compliance Specialist, gelar S1 Hukum saja tidak cukup. Sebab, Anda juga perlu spesialisasi di bidang hukum digital, perlindungan data, dan regulasi teknologi yang bisa diperoleh melalui sertifikasi atau pendidikan lanjutan seperti S2. Keahlian ini penting agar mampu memahami kompleksitas aturan dan risiko hukum di era digital.
Sejalan dengan kebutuhan tersebut, telah resmi berdiri Program Magister Hukum BINUS University. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan hukum yang lebih spesifik di era modern.
Bagi yang ingin mengembangkan karier di bidang hukum dan compliance, Program Magister Hukum BINUS University dapat menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing. Dapatkan informasi lebih lanjut tentang program studi terbaru BINUS University melalui formulir pendaftaran berikut!
